PEKANBARU, WBNnews.com – Bupati Pelalawan menghadiri pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Riau bersama PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) yang digelar di Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau S. F. Hariyanto dan dihadiri Direktur Operasional PT Agrinas Palma Nusantara Mayjen TNI (Purn) Cucu Sumantri, serta para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Riau.
Dalam sambutannya, S. F. Hariyanto menyampaikan bahwa pertemuan ini digelar untuk membahas persoalan strategis terkait pengelolaan kebun sitaan negara yang ditugaskan kepada PT Agrinas Palma Nusantara di Provinsi Riau.
Ia menegaskan, pengelolaan kebun sitaan memiliki kompleksitas hukum dan sosial sehingga membutuhkan ketegasan, disiplin, dan tanggung jawab. Pemerintah Provinsi Riau, kata dia, mendukung kebijakan pemerintah pusat sepanjang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Beberapa isu yang menjadi perhatian bersama antara lain kepastian status kawasan lahan sitaan yang masih dikelola dan dipanen, mekanisme pengelolaan termasuk skema kerja sama operasional (KSO), pemenuhan kewajiban kemitraan dengan masyarakat sekitar, kepastian kewajiban perpajakan sektor perkebunan, serta stabilitas sosial dan ketenagakerjaan pada masa transisi pengelolaan,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Pelalawan Zukri menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), serta PT Agrinas Palma Nusantara dalam penataan kebun sawit bermasalah demi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun, yang terpenting jangan sampai menimbulkan kesan negatif, konflik, atau persoalan baru di daerah,” tegasnya.
Bupati menekankan pentingnya koordinasi dengan Forkopimda kabupaten serta inventarisasi secara cermat dalam memilah lahan korporasi dan lahan milik masyarakat. Menurutnya, konflik sempat terjadi akibat belum terpilahnya lahan perusahaan dan lahan masyarakat saat proses pengambilalihan.
Ia juga mengungkapkan adanya laporan terkait penerapan skema KSO di sejumlah titik di Kabupaten Pelalawan yang perlu diverifikasi secara akurat agar tidak merugikan masyarakat kecil. Pemerintah daerah, lanjutnya, tidak akan berpihak selain kepada kepentingan rakyat.
“Kalau urusannya tanah rakyat, kami tidak mungkin meninggalkan rakyat. Inventarisasi harus jelas, mana lahan perusahaan dan mana lahan masyarakat. Itu bisa dibuktikan,” ujarnya.
Selain itu, Bupati menyoroti kondisi kebun sawit sitaan yang rata-rata telah berusia 25 hingga 30 tahun dengan tingkat produktivitas yang cenderung menurun. Ia mengingatkan, jika tidak dikelola secara profesional dan optimal, kondisi tersebut berpotensi menurunkan produksi crude palm oil (CPO) dan berdampak pada devisa negara.
“Pemerintah Kabupaten Pelalawan siap memberikan dukungan penuh agar pengelolaan aset negara berjalan dengan baik, profesional, serta tetap menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.***
